Ketidakpastian kembali melanda para calon PPPK! Setelah situs MOLA BKN tiba-tiba menghapus opsi pengecekan NIP PPPK, muncul kabar mengejutkan: pengangkatan baru akan dilakukan serentak pada 1 Maret 2026. Apakah ini benar? Apa dampaknya bagi mereka yang sudah lulus? Simak ulasan lengkapnya agar tidak ketinggalan informasi penting seputar status pengangkatan PPPK yang kini penuh tanda tanya!
 |
| Pengecekan NIP PPPK di MOLA BKN Menghilang, Pengangkatan Diundur 2026? |
Ketidakpastian kembali menghantui para peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah situs MOLA BKN tidak lagi menampilkan opsi pengecekan status Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK. Perubahan mendadak ini menimbulkan kegelisahan di kalangan mereka yang telah dinyatakan lulus seleksi, terutama setelah munculnya kabar bahwa pengangkatan resmi PPPK baru akan dilaksanakan serentak pada 1 Maret 2026. Hal ini semakin memperpanjang masa tunggu bagi banyak tenaga honorer yang telah menaruh harapan besar untuk segera diangkat menjadi ASN dengan status PPPK.
Fenomena ini pertama kali terdeteksi pada 4 Maret 2025, ketika beberapa pengguna yang biasa mengecek status NIP PPPK mereka di situs MOLA BKN tidak lagi menemukan opsi tersebut. Awalnya, hal ini dianggap sebagai gangguan teknis sementara, tetapi hingga tanggal 9 Maret, layanan tersebut tetap tidak tersedia. Kemudian, beredar surat resmi bertanggal 7 Maret 2025 yang mengindikasikan bahwa pengangkatan PPPK akan dilakukan serentak pada 1 Maret 2026. Surat ini memicu polemik, terutama karena banyak yang mengharapkan pengangkatan dilakukan lebih cepat setelah proses seleksi yang panjang.
Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa usul penetapan NIP PPPK paling lambat harus diajukan pada 30 November 2025, sementara penandatanganan perjanjian kerja dan penerbitan SK pengangkatan dijadwalkan pada 1 Februari 2026. Dengan kata lain, meskipun peserta telah lulus seleksi, mereka tetap harus menunggu hampir satu tahun sebelum secara resmi diangkat sebagai PPPK. Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan tenaga honorer dan peserta seleksi yang telah berhenti dari pekerjaan sebelumnya demi menanti pengangkatan sebagai ASN PPPK.
Selain itu, kabar yang beredar juga menyebutkan adanya perbedaan interpretasi terkait jadwal pengangkatan ini. Beberapa pihak menyebutnya sebagai miskomunikasi atau kesalahan teknis dalam penyampaian informasi. Bahkan, anggota DPR pun menyatakan harapan agar pengangkatan bisa dipercepat. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menjelaskan secara rinci alasan di balik perubahan ini.
Bagi peserta yang ingin mengecek perkembangan status NIP PPPK mereka, hilangnya layanan di situs MOLA BKN semakin memperumit situasi. Sebelumnya, layanan ini menjadi acuan utama bagi peserta seleksi untuk mengetahui sampai sejauh mana proses pengurusan NIP mereka. Dengan hilangnya fitur ini, banyak peserta yang merasa semakin tidak memiliki kepastian. Tidak hanya itu, kondisi ini juga membuat mereka bertanya-tanya apakah status pengangkatan mereka benar-benar sedang diproses atau justru mengalami hambatan yang lebih besar.
Di tengah ketidakpastian ini, para peserta PPPK hanya bisa berharap agar ada kepastian lebih lanjut dari pemerintah mengenai status pengangkatan mereka. Dengan berbagai kebutuhan ekonomi yang terus berjalan, banyak yang berharap bahwa pengangkatan tidak benar-benar harus menunggu hingga 2026. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang telah mengorbankan pekerjaan sebelumnya dengan harapan mendapatkan kepastian sebagai pegawai pemerintah.
Untuk saat ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait kapan layanan pengecekan NIP PPPK di situs MOLA BKN akan kembali tersedia. Oleh karena itu, bagi peserta yang masih menunggu kepastian, disarankan untuk terus memantau perkembangan informasi resmi dari BKN atau instansi terkait. Jika ada pembaruan lebih lanjut mengenai jadwal pengangkatan atau ketersediaan layanan pengecekan NIP, tentu hal ini akan sangat membantu para peserta dalam menentukan langkah selanjutnya.
Semoga keputusan yang diambil pemerintah nantinya bisa memberikan kepastian yang lebih baik bagi seluruh peserta PPPK yang telah menunggu cukup lama.